Pembersihan institusi kepolisian oleh lembaga antikorupsi independen pernah dilakukan di Hong Kong. Keberanian ICAC membersihkan polisi yang terlibat korupsi berbuah penyerbuan dan teror. Bagaimana dengan KPK? 

KPK tidak berhenti sampai di mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo. KPK membidik pihak lainnya yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Siapa PPK itu? 

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Polri serius mendukung upaya KPK mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulator SIM. Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Bila Anda setuju dengan Nasir Djamil, pilih Pro!

Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Djoko Susilo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Ada baiknya sang Jenderal dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjaga wibawa Akpol. 

Rumah itu memang terlihat mentereng dibanding yang lain. Pagar setinggi dua meter semakin menunjukkan kemegahan bangunan ini. Sebuah CCTV juga terpasang di tembok rumah mengarah ke luar.

Langkah KPK mengusut dugaan korupsi simulator SIM mendapat dukungan publik. Upaya pembersihan korupsi di kalangan kepolisian menjadi tonggak baru. Sebelumnya banyak yang sangsi KPK memiliki keberanian. 

Sejumlah dokumen yang menjadi barang bukti kasus pengadaan driving simulator di Korlantas Polri telah bisa diangkut sepenuhnya ke KPK. Lembaga antikorupsi ini siap meminjamkan barang bukti ke kepolisian bila diperlukan.

Sukotjo Bambang mengaku pernah dipukul oleh anak buah Irjen Djoko Susilo di Korlantas Polri terkait masalah simulator SIM. Aksi itu rupanya terekam CCTV dan muncul di situs jejaring sosial Youtube.

Simulator motor dan mobil untuk ujian SIM -- yang pengadaannya sedang disidik KPK -- sudah tersedia di Satpas SIM di Jl Daan Mogot, Jakarta Barat. Hanya saja, untuk motor belum dipraktikkan karena sedang menunggu Peraturan Kapolri (Perkap).

Penyidik KPK sempat menemui kesulitan saat menggeledah kantor Korlantas Mabes Polri. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai hal itu dikarenakan masih adanya ego yang tinggi dari pihak Polri.