Para calon hakim MK melaksanakan pembuatan makalah uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) calon hakim MK. Senin (3/3) pekan depan, mereka akan melakukan fit and propertest.

MK menggelar sidang perdana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam pengujian UU Pilpres yang diajukan oleh Habiburohman. Dalam sidang itu, Habiburohman kelabakan menghadapi pertanyaan dari para hakim MK.

Hakim agung Gayus Lumbuun kembali memberikan otokritik terhadap lembaganya, MA. Kali ini terkait 11 nama hakim yang akan disidang di pengadilan etik, 7 di antaranya karena kasus perselingkuhan.

Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman urung menjadi calon hakim MK. Ini karena dia berpendapat sebaiknya hakim MK tak perlu diisi kalangan politisi.

Kepala Bagian Pembinaan Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangan persnya menyampaikan ada 11 agenda publik yang akan meramaikan Jakarta, Selasa (25/2/2014) ini.

Al Muzzamil Yusuf menyebutkan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan akan berlangsung tertutup. DPR akan memanggil tokoh nasional untuk menguji 12 nama yang telah mendaftar.

Anggota DPR Komisi III Dimyati Natakusumah bertekad bulat maju sebagai calon hakim konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Menurut Dimyati, anggota DPR juga negarawan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, diperiksa sebagai saksi kasus penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Djohan dicecar peran Tubagus Chaeri Wardana Chasan dalam kasus ini.

Waketum PPP yang juga anggota Komisi III Dimyati Natakusumah meramaikan bursa hakim konstitusi. Dia mengaku pernah dikriminalisasi di kasus korupsi sehingga berniat menjadi hakim di MK.

Waketum PPP yang juga anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Namun Dimyati mengaku lebih memilih sebagai anggota DPR.