Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2008-2009 dengan terdakwa mantan Ketua KONI Jabar periode 2006-2010 HM Ruslan, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Ruslan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) membeberkan pengadaan dana 'siluman' miliaran rupiah pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah. Nama-nama perusahaan pengadaan 'UPS siluman'.

Pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply/UPS) yang nilainya lebih Rp 5 miliar untuk setiap sekolah di Jakarta di mata praktisi telekomunikasi Johar Alam Rangkuti adalah hal yang aneh. Angka tersebut secara IT tidak masuk akal.

APBD 2014 yang ditunjukkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) memuat anggaran fantastis miliaran rupiah dalam pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah. Komisi E DPRD yang membidangi pendidikan menyatakan perusahaan-perusahaan pemenang lelang itu bisa dipanggil Komisi E untuk dimintai keterangan.

Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah luar biasa ketika tahu anggaran Pemprov DKI Jakarta mengalami penggelmbungan yang luar biasa. Ahok menyebut ada dana siluman yang dibuat oleh DPRD terutama dalam anggaran pendidikan DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Dia pun mencontohkan salah satu 'penggelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masyito menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK. Sebelum Jaksa KPK membacakan surat tuntutan, Romi Herton menyampaikan harapannya agar dituntut dengan hukuman ringan.

Mantan Ketua KONI Jabar, MR, segera duduk di kursi pesakitan lantaran penyidika berkas perkara sudah tahap P21 dari pihak kepolisian kepada Kejati Jabar. Pria tersebut terseret kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Jabar tahun anggaran 2008 dan 2009 senilai Rp 8 miliar.