Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Namun Polri harus menghormati wewenang supervisi terhadap kasus di Korlantas Polri ini tetap di KPK.

Pengusutan KPK terkait kasus simulator SIM di Korlantas Polri dikaitkan dengan babak baru Cicak dan Buaya jilid II. Kalangan Komisi III DPR yakin sekali masalah ini tak akan melebar ke sana.

Polri resmi menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Polri sebelumnya sudah memeriksa 33 saksi.

Polri dinilai terkesan menghalangi langkah penyidikan KPK menyangkut kasus simulator SIM Korlantas. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mendesak Presiden SBY mereformasi total Polri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi pengadaan simulator sim di Korlantas Polri. Kompolnas berharap kasus rekening gendut Polri pun segera dituntaskan.

Selain Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga mencegah ketua pengadaan Simulator SIM pada tahun 2004 AKBP Teddy Rusmawan. Selain itu ada juga tiga pihak dari swasta yang dicegah keluar negeri.

Bos PT CMMA Budi Susanto disebut sebagai rekanan penting Korlantas Polri dalam proyek pengadaan simulator SIM. Dia dikabarkan sebagai orang dekat Irjen Djoko Susilo. Sayang, Budi sulit ditemui untuk konfirmasi.

Selain mengendus keterlibatan Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, KPK juga menemukan adanya peranan Direktur PT CMMA Budi Susanto. Perusahaan itu merupakan pemenang tender.

Polri ternyata telah menaikkan status pengusutan kasus pengadaan alat simulator SIM dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dengan peningkatan status ini, artinya Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus yang juga ditangani KPK ini. Sayang, masih rahasia!

Mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo disebut mendapatkan yang sebesar Rp 4 miliar dari Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang. Pengacara Djoko, Hotma Sitompoel, membantah hal tersebut.