Pada tanggal 5-8 November 2012 delegasi DPR RI telah melakukan kunjungan muhibah ke Bishkek, Kyrgyzstan.

Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap tercapainya peningkatan kerja sama pertahanan RI-Inggris beberapa waktu lalu dapat diarahkan dan difokuskan untuk pengembangan kapal perang dalam negeri. Inggris merupakan negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan produk kapal perang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat tak tahu ruangan kerja anggota DPR akan direnovasi dengan anggaran Rp 6,2 miliar. Dia mendorong proyek akhir tahun yang tidak mendesak ini dibatalkan.

Sebanyak 25 anggota Komisi VII DPR-RI bidang energi hari ini datang ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka kunjungan kerja.

Konsul Jenderal Andriana Supandy yang dilantik Menlu Marty Natalegawa awal Oktober lalu telah tiba di Chicago pada tanggal 1 November 2012. Misi utama Konjen Andriana adalah meningkatkan peluang ekonomi, penerangan dan perlindungan WNI. Di daerah Midwest sendiri tercatat lebih kurang 9.000 WNI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap pengalamannya menolak 'uang panas' saat menjadi anggota Komisi II DPR. Pengakuan Ahok ini diamini oleh mantan anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sedang digoyang anggota Komisi VI dan Komisi VII DPR. Bagi anggota Komisi I DPR dari FPKB Lily Wahid kedua komisi itu adalah 'komisi basah'.

Protes terhadap iklan 'TKI on Sale' yang beredar di Malaysia juga datang dari wakil rakyat di Senayan. Anggota komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka, meminta iklan tersebut segera dihentikan dan pemerintah Malaysia segera menegur agen yang mempromosikannya.

Amerika liberal. Rusia dan China komunis. Indonesia Pancasilais. Sematan-sematan seperti itulah yg dianggap sebagai ideologi. Amerika berideologi liberal, Rusia dan China beriodeologi Komunis, Indonesia berideologi Pancasila.

DPR menegaskan perlunya dilakukan audit kinerja PNS di lembaga Mahkamah Agung (MA). Hal itu menyusul, terkait tudingan hakim Agung Gayus Lumbun yang menganggap bahwa hakim agung sebagai warga kelas 2.