Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015, KPU dan Bawaslu akan membuat sejumlah peraturan. Komisi II DPR kemudian membentuk Panja Pilkada untuk mengawasi penyusunan peraturan itu.

Presiden Jokowi mengesahkan dua Undang-Undang (UU) terkait pilkada serentak pada 18 Maret 2015. Pengesahan itu tercantum dalam UU nomor 8/2015 dan UU nomor 9/2015.

Setelah sekitar sebulan reses, DPR RI akhirnya kembali menggelar persidangan untuk masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015. Pembukaan masa sidang ini dihadiri 300 orang anggota DPR RI, alias 255 wakil rakyat tak hadir.

Rapat Badan Anggaran DPRD DKI dibuka pukul 21.30 WIB untuk membahas APBD DKI 2015. Banggar memutuskan menolak membahas APBD DKI 2015.

Ada dua Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta Tahun 2015, yakni versi Pemerintah Provinsi dan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hampir semua perusahaan pengadaan perangkat uninterruptible power supply/UPS dalam APBD 2014 DKI beridentitas fiktif. Mengapa bisa sampai terjadi?

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di puluhan sekolah berdasarkan APBD 2014 dengan nilai yang sangat fantastis. Tak hanya meminta keterangan dari pemenang tender, BPKP juga memanggil pihak sekolah yang telah dikirimi UPS.

Permasalahan 'dana siluman' antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mau tak mau melibatkan institusi lain. Gubernur Ahok menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta mengaudit pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di puluhan sekolah berdasarkan APBD 2014 yang nilainya sangat fantastis. BPKP pun bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Ahok murka mendengar nama-nama tender pengadaan UPS dalam APBD 2014 banyak yang tidak sesuai. Ia mengistilahkan perusahaan-perusahaan itu main arisan.

CV Wisanggeni termasuk salah satu pemenang tender UPS di Pemprov DKI 2014 berdasar data yang dibeberkan Gubernur Ahok. Manajemen CV di Magelang kaget karena merasa tak pernah ikut tender. Lalu CV atau pihak mana yang memasukkan nama CV tersebut?