Pengingkaran M Nazaruddin terhadap panggilan pemeriksaan KPK sangat menampar Partai Demokrat. Tetapi fasilitas bantuan hukum belum DPP PD cabut dengan catatan mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut benar-benar telah berada di Jakarta.

Nazaruddin mangkir dari panggilan KPK terkait penyelidikan kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Rekan Nazaruddin saat di Komisi III, Martin Hutabarat menyayangkan hal ini. Martin menyebut Nazaruddin sudah kehilangan akal sehatnya.

Satu demi satu, orang bersuara untuk meminta Muhammad Nazaruddin pulang ke Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga meminta Nazaruddin dapat kembali ke tanah air dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat panggilan KPK untuk Muhammad Nazaruddin ditolak oleh satpam yang menjaga rumah mantan Bendahara Umum Demokrat tersebut. Meski begitu di pemanggilan kedua, KPK akan tetap mengirimkan surat panggilan ke rumah itu di samping ke Sekjen DPR.

Demokrat untuk membantu KPK dalam menangani kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum mereka, Muhammad Nazaruddin tengah dipertanyakan. Jika memang serius, seharusnya Demokrat tidak mengizinkan Nazaruddin pergi ke Singapura.

Mantan Wapres Jusuf Kalla menganggap Nazaruddi memilih bersembunyi di Singapura karena takut ditangkap KPK. JK juga curiga ketakutan Nazaruddin itu karena ada sesuatu.

Partai Demokrat (PD) gagal memulangkan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin ke Indonesia. Komitmen PD untuk memulangkan Nazaruddin hanyalah akal-akalan pencitraan belaka.

Adang Daradjatun tak terima istrinya Nunun Nurbaeti terus dipojokkan. Dia akan melawan dengan buka-bukaan ke publik. Langkah Adang itu dinilai sah-sah saja, tapi harus sesuai hukum.

Politisi Partai Demokrat Nazaruddin pernah menumpahkan unek-uneknya kepada Ruhut Sitompul. Keduanya menangis bersama. Sekarang, Nazaruddin dan Ruhut telah putus komunikasi.

Politisi Partai Demokrat, Nazaruddin, belum bersedia keluar dari sarang persembunyiannya di Singapura. Kolega Nazaruddin, Ruhut Sitompul, menuding hal itu akibat kinerja KPK yang tidak profesional.