Tim kuasa hukum Irjen Djoko Susilo akan menyambangi KPK. Mereka akan menagih barang bukti yang disita KPK terkait kasus simulator SIM. KPK diminta mengembalikan barang bukti ke Korlantas. 

KPK siap berbagi data dan informasi dengan Polri seputar perkara korupsi di Korlantas Polri, tetapi bukan pengusutan perkara bersama. Pihak KPK yakin model joint investigation seperti itu akan efektif.

Menyusul insiden penggeledahan di Korlantas Polri, Komisi III DPR mendorong KPK dan Polri untuk melakukan joint investigation. KPK menyambut baik usulan itu tapi menyatakan tidak untuk pengusutan perkara bersama.

Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus pengadaan simulator SIM tahun 2011. Wakil Ketua MPR, Hadjriyanto Y Tohari, meminta Polri ikhlas dan mendukung KPK menjalankan fungsinya dalam mengusut kasus di Korlantas Polri itu.

Polri diharapkan tidak melawan usaha KPK dalam kaitannya membongkar kasus korupsi dalam pengadaan simulator SIM yang diduga melibatkan beberapa petinggi Polri. Hal ini penting untuk membuktikan peran Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kapolri didesak segera menonaktifkan Irjen Pol Djoko Susilo yang menjadi tersangka kasus simulator SIM. Hal ini dinilai penting karena jabatan yang diemban oleh Djoko Susilo cukup penting sebagai Gubernur Akpol.

Karena KPK dan Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus yang sama, maka kedua lembaga bisa melakukan investigasi bersama kasus ini, namun dengan wewenang supervisi tetap pada KPK.

KPK akhirnya menetapkan Brigjen Didik Purnomo menjadi tersangka baru kasus pengadaan simulator SIM. Wakorlantas Polri ini naik statusnya dari pelaku peserta menjadi tersangka.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai KPK memerlukan dukungan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengusutan kasus simulator SIM.

Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Namun Polri harus menghormati wewenang supervisi terhadap kasus di Korlantas Polri ini tetap di KPK.