Sidang gugatan citizen law suit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden cq Mendagri ditunda. Pihak tergugat dalam kisruh daftar pemilih tetap (DPT) itu tidak hadir.

Pengurus sebelas parpol tingkat kota mendatangi kantor Panwaslu Kota Surakarta melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU Kota Surakarta. Menurut Panwaslu, jika banyak melakukan pelanggaran serius, anggota KPU kota bisa diganti.

Karut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif tidak bisa dimaafkan dan dibiarkan begitu saja. Harus dicari penyebab dan pelaku utamanya karena hal ini dilakukan secara sistemik dan sudah masuk dalam ranah pidana pemilu.

Kesibukan di rumah Mega pascapemilu terus terlihat. Sejumlah tokoh politik 'lawan' SBY juga berdatangan ke rumah di Jl Teuku Umar, Kamis (16/4/2009).

Teknologi yang digunakan KPU untuk tabulasi nasional terbukti bermasalah. KPU harus diaudit untuk mempertanggungjawabkan ketidakberesan ini.

Kisruh DPT memasuki meja hijau. Sidang perdana gugatan citizen law suit kepada KPU dan Presiden cq Mendagri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) Jakpus hari ini.

Komisi II DPR menghimbau KPU supaya sesegera mungkin membenahi DPT. KPU Diminta lebih serius membereskan DPT untuk Pemilihan Presiden (pilpres) Juli nanti.

Manuver elit politik dan kisruh DPT memanaskan suhu politik nasional pasca Pemili 2009. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabodetabek meminta semua legowo menerima kekalahan dan tidak mempolitisir isu DPT.

Tidak tercantum dalam DPT Pemilu 2009 merupakan pelanggaran hak pilih warga negara secara masif. Calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggugatan pidana KPU.

KPU siap menghadapi gugatan 10 parpol yang tentang DPT untuk Pemilu 2009. Namun KPU meminta bukti-bukti kuat adanya praktek kecurangan penyusunan DPT yang dituduhkan.