Kesibukan di rumah Mega pascapemilu terus terlihat. Sejumlah tokoh politik 'lawan' SBY juga berdatangan ke rumah di Jl Teuku Umar, Kamis (16/4/2009).

Teknologi yang digunakan KPU untuk tabulasi nasional terbukti bermasalah. KPU harus diaudit untuk mempertanggungjawabkan ketidakberesan ini.

Kisruh DPT memasuki meja hijau. Sidang perdana gugatan citizen law suit kepada KPU dan Presiden cq Mendagri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) Jakpus hari ini.

Komisi II DPR menghimbau KPU supaya sesegera mungkin membenahi DPT. KPU Diminta lebih serius membereskan DPT untuk Pemilihan Presiden (pilpres) Juli nanti.

Manuver elit politik dan kisruh DPT memanaskan suhu politik nasional pasca Pemili 2009. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabodetabek meminta semua legowo menerima kekalahan dan tidak mempolitisir isu DPT.

Tidak tercantum dalam DPT Pemilu 2009 merupakan pelanggaran hak pilih warga negara secara masif. Calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggugatan pidana KPU.

KPU siap menghadapi gugatan 10 parpol yang tentang DPT untuk Pemilu 2009. Namun KPU meminta bukti-bukti kuat adanya praktek kecurangan penyusunan DPT yang dituduhkan.

Pemutakhiran DPT Pilpres tinggal beberapa minggu lagi, tapi sampai saat ini fokus masih diarahkan pada hasil perhitungan pemilu legislatif. Banyak pihak mengharapkan agar DPT Pilpres bisa lebih baik daripada DPT Pileg.

Banyaknya jumlah orang yang tidak masuk dalam DPT sehingga tidak bisa mencontreng adalah pengabaian hak konstitusional. Oleh karena itu mereka yang 'dipaksa golput' merupakan korban pelanggaran hak asasi.

Hamzah Haz kecewa dengan pelaksanaan pemilu kali ini. Bayangkan, saja hampir 50 persen anggota keluarganya tidak mendapatkan hak pilih. Dari 12 orang, hanya 6 saja yang bisa mencontreng.