DPRD DKI menunjuk pengacara Komjen Pol Budi G‎unawan yakni Razman Nasution sebagai kuasa hukumnya. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana menjelaskan alasan penunjukan Razman, karena orang ini berhasil memenangkan Budi Gunawan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi ikut berkomentar soal masalah pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan. Menurutnya pelimpahan ini merupakan pelemahan KPK sehingga dia meminta Presiden Jokowi menjaga moral hukum.

Kelompok keagamaan dari Badan Musyawarah antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag-LKK) Indonesia datangi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Mereka menyampaikan sikap kebangsaan termasuk mengenai eksekusi mati gembong narkoba gelombang kedua yang hingga kini masih belum dipastikan kapan waktunya.

Langkah KPK yang telah melimpahkan perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung menimbulkan gejolak di internal lembaga antirasuah tersebut. Namun Istana belum bersikap tegas di tengah kondisi runyam pemberantasan korupsi ini.

Pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto masih terbelit kasus yang ditangani oleh Polri. Belum ada peluang dari keduanya untuk di-SP3-kan sehingga muncul anggapan adanya upaya pelemahan KPK.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. DPRD DKI memakai pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) Razman Nasution sebagai pembela. 

Aksi protes pegawai KPK terhadap pelimpahan perkara Komjen Budi Gunawan ke Kejagung dikecam oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Kecaman tersebut dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) salah alamat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengancam akan memberi sanksi kepada para pegawai KPK yang beraksi memprotes pelimpahan perkara Komjen BG.

Kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan pertama kali ditelusuri oleh Bareskrim Polri pada tahun 2010. Saat itu, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sempat diusut KPK empat tahun kemudian, kasus itu akhirnya kembali ke Polri.

Lewat Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (3/3), Markas Besar Kepolisian RI membantah ada barter terkait pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan.