ICW meminta Badan Kehormatan (BK) memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait pengesahan RUU MA. ICW menilai Agung melanggar tata tertib dan kode etik sidang dalam pengesahan RUU tersebut.

Proses pengesahan RUU MA dinilai cacat secara formil maupun materiil. Atas dasar itu,  ICW mengadukan ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan (BK) DPR selaku pimpinan sidang paripurna pukul 14.00 WIB.

Forum Agamawan Peduli RUU Pengadilan Tipikor (FAPP) bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono. FAPP mendesak Agung agar RUU Pengadilan Tipikor segera disahkan sebelum Pemilu legislatif April 2009.

DPR telah mensahkan beberapa RUU seperti RUU MA, RUU BHD, RUU Minerba menjadi UU. Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah segera mempercepat membentuk PP.

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengadukan Ketua DPR Agung Laksono terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) DPR dalam pembahasan RUU MA.

Masyarakat dipersilakan untuk mengadukan Katua DPR Agung Laksono ke BK menyusul sikapnya sebagai pimpinan sidang yang tidak memberikan kesempatan lobi antarfraksi dalam pengesahan RUU MA. Hal tersebut dianggap berlebihan.

PDIP menolak perpanjangan umur hakim MA. Bersama PPP mereka mempersoalkan mekanisme pengambilan keputusan.

Menkeu Sri Mulyani terus meyakinkan para anggota DPR mengenai pentingnya Perpu JPSK untuk disahkan menjadi UU di tengah ancaman krisis ekonomi global yang terjadi.

Rapat paripurna DPR mengesahkan 2 Perpu krisis yakni Perpu No 2/2008 tentang BI dan Perpu no 3/2008 tentang LPS untuk menjadi UU. Sementara untuk Perpu JPSK kini masih dilakukan lobi-lobi.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengusulkan DPR merekapitulasi nama-nama anggota yang sering absen untuk kemudian diumumkan ke publik akhir tahun 2008 ini.