Hawa panas sempat dilontarkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pemerintah memberikan remisi bahkan grasi diberikan kepada sejumlah koruptor. Namun kini, persoalan itu telah tuntas.

Koruptor seolah mendapat tempat di Indonesia. Selain mengkorup uang rakyat, hukuman bagi mereka pun tidak seberapa. Apalagi fasilitas pengurangan hukuman atau remisi membuat mereka tidak menjadi jera.

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung penuh penghapusan remisi untuk koruptor. Marzuki berharap ada kejelasan juga terkait status koruptor.

PKS berkeyakinan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur bahwa tidak ada remisi untuk teroris dan koruptor. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tidak bisa memberikan remisi untuk mantan terpidana korupsi, Aulia Pohan.

Pemberian remisi bagi koruptor mengundang reaksi keras publik. Keadilan masyarakat terciderai. Atas alasan itu, pemerintah diminta merevisi PP No 28/2006 yang melandasi pemberian remisi itu.

Ketua DPR Marzuki Alie merasa pernyataannya tentang remisi Aulia Pohan tidak sesuai dengan pemberitaan di media. Marzuki pun protes.

Sikap Presiden SBY yang mengabulkan grasi untuk mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais, tidak ada yang salah. Melihat kondisi Syaukani, pemberian grasi itu justru mencerminkan keadilan masyarakat.

Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta masyarakat berhenti memvonis Aulia Pohan sebagai koruptor. Ruhut menilai Aulia Pohan adalah besan Presiden SBY yang harus dihormati.

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut Aulia Pohan bukan koruptor menuai kritik pedas. Marzuki, yang juga politisi Demokrat hanya mencari perhatian dari SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebut besan Presiden SBY, Aulia Pohan, bukan koruptor dinilai tidak pantas. Meski hanya kena pasal ikut serta, Aulia tetap masuk kategori koruptor.