Keputusan Partai Golongan Karya yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah memantik reaksi keras dari Partai Demokrat.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membeberkan sejumlah hal yang bisa menyebabkan KMP menolak Perpu Pilkada. Apa saja?

Munas IX Golkar mempertahankan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. Ada tujuan besar di balik kembali terpilihnya Ical sebagai ketum Golkar.

Skenario pemenangan Aburizal Bakrie (Ical) menuai reaksi negatif dari kader Papua. Bendahara DPD I Golkar Papua Akhmad Goesra memutuskan mundur dari munas karena menganggap pelaksanaannya tak demokratis.

Isu money politics atau bagi-bagi logistik sudah menjadi rahasia umum di setiap gelaran munas atau kongres parpol. Munas Golkar di Bali juga diiringi embusan santer soal bagi-bagi logistik, semakin dibantah isu ini justru semakin kuat.

Rapimnas Golkar memang belum selesai, namun sudah ada sejumlah pokok pikiran yang akan dijadikan misi partai berlambang pohon beringin itu, salah satunya soal sistem pemilu. Golkar ingin sistem pemilu dikembalikan ke sistem tertutup.

Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Ronny Maryanto, menjadi tersangka. Dia dilaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan pidana pencemaran nama baik dan UU ITE. 

Koalisi Merah Putih selalu mengaku solid, termasuk dalam pembentukan paket pimpinan DPR. Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut hanya politik uang yang bisa memecah mereka.

Presiden SBY mendapat berbagai saran terkait UU Pilkada. Anggota Komisi III DPR yang juga anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat juga menyumbang saran untuk SBY.

Kubu Koalisi Merah Putih selalu mengumbar alasan kalau Pilkada tak langsung sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-4 yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.