Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi Putusan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). KPU bersikukuh bahwa terdapat syarat keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi partai yang diketuai Sutiyoso tersebut.

Partai besutan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, PKPI diloloskan Bawaslu menjadi peserta Pemilu 2014. Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Bagaimana sikap KPU?

Mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso boleh bersuka cita. Partai yang dipimpinnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), diloloskan dan berhak bertarung dalam Pemilu 2014.

Beberapa partai sebaiknya legowo dan bergabung dengan parpol yang lolos ke pemilu 2014.

Pimpinan dari 14 yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014, merapatkan barisan untuk memperkarakan keputusan KPU ke Bawaslu. Mereka juga akan meminta Presiden SBY menerbitkan peraturan perundang-undangan menggantikan UU 8/2012.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akan melakukan gugatan ke MK karena tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014 . Pertimbangannya adalah jika KPU tidak merespon keluhan PKPI atas beberapa aturan PKU.

Yusril Ihza Mahendra memprotes keras hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU dengan menyampaikan 3 point keberatan. Salah satunya soal keterwakilan 30 persen perempuan. Merasa diajari Yusril, Komisioner KPU balik mengingatkan Yusril.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan peserta pemilu 2014 semakin panas saja. Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra bahkan berdebat sengit dengan komisioner KPU.

“Hasilnya (pengumuman partai lolos dan tak lolos) tunggu saja siang ini.”

"Yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)," kata ketua KPU DKI Dahliah Umar.