“Di birokrasi, jika orang yang sudah pernah kena pidana tapi masih diberi jabatan, itu harus dicopot."

Ratusan eks napi korupsi masih bisa duduk manis sebagai PNS padahal sudah dinyatakan bersalah. Sebagian bahkan ada yang naik pangkat dari jabatan sebelumnya. Mereka harus segera dicopot!

Kemendagri menemukan fakta mencengangkan soal PNS yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Data sementara, ada 153 PNS dan semuanya tidak dipecat!

Mendagri Gamawan Fauzi tak mau 'kecolongan' lagi seperti kasus Azirwan yang diberi jabatan padahal pernah jadi terpidana korupsi. Surat edaran khusus untuk mencegah hal serupa terjadi segera dibuat.

Mendagri Gamawan Fauzi memastikan mantan terpidana kasus suap Azirwan sudah mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas di Kepulauan Riau. Tidak hanya Azirwan, sejumlah napi lain yang mendapat perlakuan serupa akan ditelusuri.

Azirwan, eks napi korupsi yang menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, akhirnya mengundurkan diri. Langkah itu diambil setelah ia diprotes aktivis LSM dan 'didesak' Mendagri Gamawan Fauzi.

Pengangkatan kembali eks terpidana korupsi kasus alih hutan pada 2008, Azirwan, menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau dipersoalkan. MenPAN Azwar Abubakar setuju. Hal itu tak pas secara moril.

Reformasi birokrasi di Indonesia hanya isapan jempol. Bayangkan saja, seharusnya integritas yang menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Tapi apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau?

Eks terpidana korupsi kasus alih hutan pada 2008, Azirwan kembali didapuk menjadi pejabat dilingkungan Pemprov Kepulauan Riau. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah menyikapi ini?

Selain ICW, protes terhadap pengangkatan eks narapidana korupsi yang menjadi Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Azirwan, juga dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). LSM lingkungan hidup ini menilai Azirwan tidak layak dipromosikan.