Sejalan dengan rencana penyediaan 1 juta rumah di 2015, pemerintah juga akan meluncurkan program bantuan kredit pemilikan rumah (KPR).

Program kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih fokus pada pekerja formal yang punya penghasilan tetap dan pendapatan rendah (MBR)

Penurunan bunga KPR subsidi dari 7,25% jadi 5% akan sangat membantu konsumen masyarakat bawah.

PN Jakpus mengabulkan citizen lawsuit atas swastanisasi pengelolaan air minum/bersih di Jakarta yang mengharuskan pengelolaan air dikembalikan ke Provinsi DKI. Akankah keputusan PN Jakpus ini menguntungkan warga DKI?

Pemerintah akan makin mempermudah masyarakat punya rumah, namun dengan program yang ada masih ada sisi kekurangan bila tak ditangani secara menyeluruh.

Selain program bantuan uang muka Rp 4 juta per konsumen calon pembeli rumah subsidi, pemerintah juga sedang menyiapkan ketentuan bank bisa memberikan uang muka KPR hanya 1%.

Program bantuan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 4 juta akan dimulai pada pertengahan April 2015.

Kementerian PUPR dan Kemenkeu sedang menyiapkan aturan teknis soal program bantuan uang muka (DP) KPR bersubsidi sebesar Rp 4 juta/nasabah untuk periode 2015.

Pemerintak tak mematok batas terendah penghasilan para pekerja formal yang masuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan KPR subsidi.

Program KPR subsidi melalui subsidi bung atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan modifikasi baru kini mulai digulirkan pemerintah.