Sembilan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) terancam dikenai sanksi recall, karena memilih opsi hak angket saat rapat paripurna soal impor beras.
Komisi VII DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti penanganan kasus impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pulau Batam.
Timtas Tipikor terus memeriksa sejumlah saksi kasus korupsi Gelora Senayan yang menelan kerugian negara Rp 1 triliun. Diharapkan akhir Januari nama tersangka telah ditetapkan.
DPR meminta Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pungutan Rp 50 yang sudah berjalan dan sudah diterima pemeritah. Mereka meminta pungutan itu harus dihilangkan sekarang dan tak perlu menunggu tahun depan.
DPR minta Mendagri bertanggungjawab atas pungutan Rp 50 yang sudah berjalan. Pungutan itu harus dihilangkan sekarang dan tak perlu menunggu tahun depan.