Masa sidang II 2014/2015 DPR RI akan berakhir hari ini. Para anggota dewan akan menjalani masa reses selama kurang lebih satu bulan hingga Mei 2015. 

Wacana pembentukan Perppu untuk menanggulangi gerakan radikal ISIS di Indonesia sempat menyeruak. Hingga kini belum ada titik terang akan Perppu itu, namun Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan alternatif lain.

Pemerintah mewacanakan mengeluarkan Perppu soal ISIS. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat tentang pemberantasan ISIS cukup menggunakan Undang-undang yang ada.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyarankan agar pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kelompok ISIS. Menurutnya Perppu itu perlu untuk menangani permasalahan adanya WNI yang bergabung dengan ISIS.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella prihatin dengan status Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Jika Budi Gunawan batal diangkat sebagai Kapolri maka Presiden telah melanggar etika hubungan legislatif. Namun jika tetap dilantik maka Jokowi akan melanggar etika dengan rakyatnya. Pertanyaannya, mana yang akan dipilih Presiden Jokowi?

"Kondisi penegakan KPK darurat. Perppu boleh dilakukan," ujar Ganjar kepada wartawan usai mengikuti diskusi publik bersama LSI di kantornya, Jl Terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Serangan yang dialami pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu imunitas.

Suasana gembira menyeruak saat Mendagri Tjahjo Kumolo ‎memberi kata sambutan pertemuan dengan 101 Bupati wilayah Sumatera. Pengumuman yang disampaikan adalah soal Perppu Pilkada Langsung diterima oleh DPR.

Perppu nomor 1 tahun 2014 terbit karena DPR periode 2009-2014 mengesahkan UU Pilkada tak Langsung. Perjalanan Perppu ini sangat berliku.