Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah. Keputusan PN Jakarta Selatan itu tak mengikat Presiden Jokowi untuk melantik atau tidak Komjen Budi jadi Kapolri.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah. Keputusan PN Jakarta Selatan ini dinilai sebagai lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

PDIP masih kukuh pada arahan pimpinan partainya untuk mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan hal itu akan merugikan PDIP.

Presiden Jokowi belum juga memutuskan status Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, apakah dibatalkan atau tidak. Tapi siapa pun Kapolrinya, dia harus bisa mengevaluasi kasus yang menjerat para pimpinan KPK.

‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Lalu, apa konsekuensinya kepada Jokowi jika benar dilakukan pembatalan pelantikan?

Joko Widodo dihantui pelanggaran konstitusi jika pada akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Namun bagi pakar hukum tata negara Refly Harun, tak ada presiden satu pun yang mampu menjalani konstitusi seluruhnya.

Saat Presiden Joko Widodo hendak membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, DPR malah memperkeruh suasana. Padahal Komisi III DPR tak berhak memaksa Jokowi melantik Kapolri karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Presiden Joko Widodo pukul 01.20 WIB Selasa dini hari tadi kembali ke Tanah Air selepas melakukan lawatan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Akan segera mengambil keputusan soal Komjen Budi?

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpendapat Presiden Joko Widodo harus memberitahu DPR apabila membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Padahal nam Komjen Budi sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.