Ahok mengundang anggota DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri sosialisasi input sistem e-budgeting. Ia bahkan berjanji memberi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi password e-budgeting agar dapat mengawasi dan mengunci sistem itu.

Evaluasi APBD DKI 2015 dibahas‎ oleh Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI. Di APBD termuat tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD, nilainya puluhan juta, meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mendatangi ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pagi tadi. Dikatakan Bestari, keduanya hanya minum teh bersama, namun berbeda lagi dengan Ahok.

Tujuan DPRD DKI menggulirkan hak angket kian jelas. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengungkap ada rencana memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukan dengan membuat semua rapat angket terbuka," ujar Ahok.

Tim Angket DPRD DKI tetap bekerja menyelidiki kisruh RAPBD 2015 meski ada sejumlah anggota yang mencabut tanda tangannya. Agenda selanjutnya adalah pemanggilan konsultan e-budgeting APBD dan juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Politikus NasDem Bestari Barus mengeluhkan kerja DPRD DKI yang terbengkalai karena anggota dewan fokus di hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Ketua Tim Angket Ongen Sangaji mengaku memang hal-hal selain hak angket saat ini dikesampingkan.

Anggota DPRD DKI kini fokus menjalankan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dengan memeriksa sejumlah pihak. Perhatian berlebih ke tim angket ini dikeluhkan karena membuat kerja anggota dewan lain terbengkalai.

Setelah kepemimpinannya diakui Menkum HAM, Ketum Golkar Agung Laksono langsung menegaskan sikap politik terkait hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Agung menginstruksikan DPRD DKI dari Golkar menarik angket terhadap Ahok.

Anggota DPRD DKI dari PAN Bambang Kusumanto awalnya ikut menandatangani surat kuasa untuk melaporkan Gubernur DKI Basuki T Purnama ke Bareskrim Polri. Namun surat kuasa itu dicabut sesuai arahan Ketum PAN Zulkifli Hasan.