UU Satu Data Indonesia disahkan untuk mengatasi masalah data terfragmentasi. Pentingnya akurasi, keamanan, dan perlindungan data pribadi ditekankan oleh pakar.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat serukan pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Dia menekankan pentingnya pengesahan RUU MHA untuk perlindungan hak mereka.
DPR RI sahkan UU Satu Data Indonesia untuk tata kelola data pemerintah. Regulasi ini mengatur interoperabilitas, keamanan, dan pemanfaatan data nasional.