Hakim MK mempertanyakan teori yang digunakan KPU terkait perkara unggulnya pasangan Erna-Wartono di Piwalkot Banjarbaru meski suara tidak sah lebih banyak.
Wacana revisi sejumlah UU bidang politik dengan metode omnibus law mencuat. Ketua DPP PAN, Saleh P Daulay, menilai usulan itu perlu dikaji secara mendalam.
Dia berharap saat wacana tersebut benar bergulir dan tercipta aturan baru, sistem kepemiluan di Indonesia bisa efesien dan tidak perlu membutuhkan biaya besar.
Melihat banyaknya gugatan hasil Pilkada dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, apakah hal ini merupakan situasi yang normal? Ataukah ada praktik kecurangan?