Komisi III DPR menggelar RDPU, menegaskan Polri tetap di bawah Presiden. Reformasi kultural diharapkan menjadikan Polri lebih profesional dan akuntabel.
Pakar hukum Muhammad Rullyandi menjelaskan bahwa tidak ada larangan dari MK untuk penugasan anggota Polri di luar struktur, asalkan terkait tugas pokok Polri.
Komisi VII DPR RI mendesak reformasi keselamatan wisata di Indonesia setelah serangkaian kecelakaan. Keselamatan harus jadi prioritas utama pariwisata.