MK diminta mengubah aturan agar wakil kepala daerah tak otomatis gantikan kepala daerah meninggal. Komisi II DPR mengatakan aturan saat ini sudah sesuai UUD.
Anggota DPRD Papua, Yeyen, menggugat UU Pilkada ke MK agar wakil kepala daerah tidak otomatis naik jabatan. Kemendagri menilai gugatan itu hak warga negara.
Penyelesaian perkara secara tekstual adalah praktik pembatasan internal lembaga peradilan dan menjadi landasan pemurnian kembali pembentukan legislasi.
Komisi XII DPR RI bersiap memulai kembali pembahasan revisi UU Migas (RUU Migas). Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh penyelesaian revisi UU Migas.