detiksearch

detikNews

Pimpinan DPR Serahkan Sepenuhnya Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo ke Polisi

Waka DPR Dasco menanggapi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyerahkan pengusutan ke aparat kepolisian RI.

5 menit yang lalu

detikNews

Listyo Sigit dkk Jadi Tersangka Sadap Presiden, Bakal Disanksi Etik?

Empat Pati Polri ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Proses etik dan penyidikan terus berjalan, timsus dibentuk untuk mengusut itu

1 jam yang lalu

detikBali

Satu Lagi Jenderal Polisi Tersangka Penyadapan Prabowo, Ini Perannya

Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara.

3 jam yang lalu

detikNews

Kapolri Tegaskan Pengusutan Penyadapan Presiden Tak Terkait Isu Persaingan Internal

Kapolri Jenderal Suyudi pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo murni penegakan hukum. Ia menekankan tak ada kaitan dengan persaingan.

3 jam yang lalu

detikNews

MUI Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla

MUI apresiasi Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla. Mereka berharap penegakan hukum menimbulkan efek jera dan menjaga ekosistem.

Kamis, 29 Okt 2026 18:44 WIB

detikNews

Legislator PKS Dukung Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Legislator PKS mendukung Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi korporasi.

Kamis, 29 Okt 2026 16:35 WIB

detikNews

Gubernur Kalbar Dukung Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mendukung Polri proses hukum 20 korporasi tersangka karhutla. Perusahaan wajib menyiapkan sarana pencegahan kebakaran.

Kamis, 29 Okt 2026 16:18 WIB

detikNews

Polri Rekomendasikan Cabut Izin 23 Korporasi Terlibat Karhutla Berulang

Polri merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi terkait kebakaran hutan berulang. 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla.

Kamis, 29 Okt 2026 14:14 WIB