KPK memeriksa tujuh saksi, mulai Wali Kota Batam Muhammad Rudi hingga anggota DPRD Kepulauan Riau, terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi.

KPK memeriksa Wali Kota Batam Muhammad Rudi hingga Anggota DRPD Provinsi Kepri Iskandar terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Kepri.

KPK memeriksa tujuh saksi terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi dengan tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Mereka dicecar soal perizinan.

"Pada saat OTT tersebut lebih dari sekitar Rp 2 miliar, seingat saya dalam bentuk valuta asing dan rupiah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri). Penggeledahan ini terkait penanganan kasus dugaan suap izin reklamasi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Lokasi yang digeledah dari rumah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun hingga rumah pejabat protokol Gubernur.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) Jamhur Ismail membantah terlibat dalam kasus yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Tim penyidik KPK menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dalam penggeledahan itu,

"Kami temukan di beberapa tempat di kamar yang tidak disusun sedemikian rupa jadi agak berserakan uang di sana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.