Dampak dari praktik pungli yang dilakukan oknum-oknum di pelabuhan membuat biaya operasional perusahaan dalam negeri membengkak. Pengusaha pun mengeluh.

Usaha Pemerintah untuk menertibkan pungli belum terlihat hasilnya hingga saat ini. Pengusaha menyindir pemerintah tak serius berantas pungli.

Pungli yang sudah ada sejak dulu, sekarang semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum di pelabuhan sehingga meresahkan pengusaha. Bahkan, semakin parah dan merajalela.

Bea Cukai Tanjung Priok mempunyai jenis pelayanan kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Layanan ini harus dievaluasi karena ternyata banyak penggelapan.

Merajelelanya pungli yang dilakukan oleh pihak petugas interim Pelindo II membuat beberapa pihak diuntungkan tapi lebih banyak lagi yang dirugikan.

Pungutan liar (pungli) masih merajalela di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengamatan yang dilakukan detikFinance, secara kasat mata di lapangan praktik pungli 'kecil-kecilan' menjadi pemandangan yang lazim.

Presiden mengingatkan para jajarannya untuk memberantas pungutan liar (pungli). Presiden juga meminta siapa saja yang menemukan pungli dimanapun dapat melapor kepada dirinya untuk ditindaklanjuti.

Kemenkum HAM akan merekrut 2.839 CPNS. Ombudsman dan ICW pun membuka posko pelaporan pelanggaran untuk menghindari praktik kecurangan, pungli dan korupsi dalam rekrutmen tersebut.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin berharap pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi yang ia pimpin dapat berlangsung jujur dan terbuka.

Sektor pelayanan publik selalu menjadi sorotan karena selalu bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Sebut saja mulai dari pembuatan KTP, SIM, sertifikat BPN dan lainnya.