‎Meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG), namun Partai Demokrat menegaskan keputusan melantik atau tidak melantik BG tetap sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan status tersangka calon Kapolri itu tidak sah. KPK disarankan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

Mantan Ketua MA Harifin Tumpa mengatakan putusan hakim Sarpin harus dihormati. Namun dia mempertanyakan 'manuver' hakim Sarpin yang secara sepihak menyatakan penetapan tersangka sebagai objek materi praperadilan.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi di PN Jaksel, mengabulkan permohonan Komjen Budi Gunawan‎ dengan menyebut penetapan tersangka dari KPK tidak sah. Sementara itu puluhan kilometer dari PN Jaksel, Presiden Jokowi masih sibuk menggelar rapat terbatas di Istana Bogor.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah. Keputusan PN Jakarta Selatan itu tak mengikat Presiden Jokowi untuk melantik atau tidak Komjen Budi jadi Kapolri.

Ratusan pendukung Komjen Budi Gunawan masih bertahan di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara. Mereka bahkan terlibat dorong-dorongan dengan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi ini.

Putusan praperadilan yang diketok hakim Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah. Namun putusan praperadilan ini tidak menggugurkan status tersangka. 

Hakim tunggal PN Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka oleh KPK. Massa pendukung Komjen BG yang sejak pagi berorasi dan memberikan dukungan langsung bubar tak lama setelah keputusan usai dibacakan.

Ketua tim 9 ‎Syafii Maarif menanggapi putusan hakim tunggal PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang mengabulkan permohonan prapradilan Komjen Budi Gunawan (BG). Syafii menyebut Presiden Jokowi tetap tidak akan melantik BG sebagai Kapolri.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan ini akan membawa risiko bahwa banyak orang berstatus tersangka yang akan menggugat ke pengadilan.