"Saya mengerti betul betapa publik marah dan menganggap kami terkesan tidak serius menangani masalah ini. Tetapi tak adil kalau semua situasi yang muncul saat ini dinilai akibat ketidaktegasan PD," kata Sekretaris DK PD, Amir Syamsuddin.

Publik tidak percaya dengan keseriusan PD untuk membantu penuntasan kasus yang melibatkan M Nazaruddin. Ketidakpercayaan ini muncul karna tak kunjung pulangnya Nazaruddin ke tanah air.

Kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin berdampak pada menurunnya suara PD hingga 5 persen. Menurunnya jumlah pemilih PD ini diyakini memberi keuntungan terbesar pada Partai Golkar.

Nazarudin menyebut beberapa petinggi PD terlibat dalam korupsi di Kemenpora. Dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas publik percaya Andi Mallarangeng yang juga Menpora diyakini terlibat kasus ini.

"Survei membuktikan kasus Nazaruddin punya daya rusak cukup kuat. Kasus Nazaruddin membuat drop pemilih Demokrat sebanyak 5 persen," ujar Direktur LSI, Denny JA di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (12/6/2011).

"Kami menyadari setiap langkah yang tidak kooperatif dari M Nazaruddin telah menjadi mesiu ganas yang diberondongkan lawan-lawan politik kami," kata Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.

Pengingkaran M Nazaruddin terhadap panggilan pemeriksaan KPK sangat menampar Partai Demokrat. Tetapi fasilitas bantuan hukum belum DPP PD cabut dengan catatan mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut benar-benar telah berada di Jakarta.

Nazaruddin mangkir dari panggilan KPK terkait penyelidikan kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Rekan Nazaruddin saat di Komisi III, Martin Hutabarat menyayangkan hal ini. Martin menyebut Nazaruddin sudah kehilangan akal sehatnya.

Satu demi satu, orang bersuara untuk meminta Muhammad Nazaruddin pulang ke Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga meminta Nazaruddin dapat kembali ke tanah air dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat panggilan KPK untuk Muhammad Nazaruddin ditolak oleh satpam yang menjaga rumah mantan Bendahara Umum Demokrat tersebut. Meski begitu di pemanggilan kedua, KPK akan tetap mengirimkan surat panggilan ke rumah itu di samping ke Sekjen DPR.