detikNews

KPU Bakal Larang Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres

KPU akan membuat aturan terkait larangan partai politik baru mengkampanyekan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Senin, 19 Mar 2018 22:08 WIB

detikNews

Selain Lantik Utut Jadi Pimpinan DPR, Paripurna Esok Sahkan 12 PAW

Utut Adianto akan dilantik sebagai Wakil Ketua DPR baru dalam sidang paripurna esok hari. Selain itu, paripurna juga akan melantik 12 anggota PAW.

Senin, 19 Mar 2018 18:31 WIB

detikNews

Penundaan Proses Hukum Saat Pilkada Tak Berlaku untuk OTT

Hal itu tidak berlaku bagi calon peserta Pilkada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mereka yang terseret pidana Pemilu.

Senin, 19 Mar 2018 18:11 WIB

detikNews

Negara Perlu Berdayakan Perempuan dalam Program Pembangunan

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan diharapkan bisa saling berintegrasi dengan program pemberdayaan perempuan.

Senin, 19 Mar 2018 17:58 WIB

detikNews

Rhoma Irama Klaim Partainya Belum Diverifikasi KPU

"Ternyata kami sampai saat ini belum diverifikasi dan mereka menyatakan kami tidak lolos verifikasi, padahal kami belum diverifikasi," kata Rhoma Irama.

Senin, 19 Mar 2018 13:20 WIB

detikNews

Utut dan Basarah, Wakil Ketua DPR dan MPR Baru dari PDIP

PDIP resmi memilih nama untuk pimpinan baru DPR dan MPR. Utut Adianto dipilih sebagai Wakil Ketua DPR yang baru dan Ahmad Basarah untuk pimpinan MPR.

Senin, 19 Mar 2018 11:23 WIB

detikNews

Gatot dan Anies Intip Pilpres dari Jauh

Beberapa lembaga survei pun sudah memasukkan nama keduanya menjadi capres, bagaimana kekuatan mereka?

Jumat, 16 Mar 2018 19:29 WIB

detikNews

Polisi Tegaskan Kasus JR Saragih Murni Penegakan Hukum

Polisi memastikan, kasus ini murni hukum dan tidak terpengaruh oleh politik.

Jumat, 16 Mar 2018 16:16 WIB

detikNews

Tolak Perppu, KPU Nilai Calon Kepala Daerah Tak Bisa Diganti

"Bagaimana kalau nanti ternyata pemilunya belum selesai putusannya sudah keluar inkrah dia nggak salah? Cara mengembalikan haknya bagaimana?" kata Arief.

Jumat, 16 Mar 2018 14:59 WIB

detikNews

Revisi PKPU Bisa Jadi Opsi Atur Pergantian Calon di Pilkada Tersangka

Revisi Peraturan KPU dinilai dapat menjadi opsi alternatif mengatur pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

Jumat, 16 Mar 2018 13:40 WIB