‎Arif, Sumarsih dan Darwin adalah keluarga korban tragedi Mei 1998. Mereka berkumpul dan menyatakan harapannya agar kabinet Jokowi-JK tak hanya bersih dari KKN, tapi juga dari pelanggar HAM.

‎Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) keberatan Wiranto dan Ryamizard Ryacudu menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Hal ini karena 2 tokoh itu dinilai terkait dengan sejumlah pelanggaran HAM.

Tokoh agama yang seharusnya memberikan suri teladan bagi ummat malah sebaliknya. Seorang pendeta di Bekasi, AAP, menyelingkuhi bendahara gereja LS. AAP pun harus mendekam di bui selama 6 bulan.

Implementasi UU ITE menimbulkan efek ketakutan seseorang dalam berpendapat dan berekspresi. Komnas HAM melihat terjadi pelanggaran hak asasi, di mana UU itu dapat mengkriminalisasikan seseorang.

Usulan Komnas HAM menolak hukuman mati bagi koruptor beroleh dukungan. Akan lebih efektif dan memberi efek jera bila koruptor dimiskinkan dan dicabut hak politiknya. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) setuju dengan Komnas HAM soal koruptor tak dihukum mati. Alasannya masih ada banyak cara membuat koruptor jera. 

Komnas HAM menyayangkan selama di era kepemimpinan SBY masih ada terpidana yang divonis hukuman mati. Ke depan harapannya pemerintah Jokowi-JK dapat melakukan moratorium hukuman mati. 

Salah satu isu kursial dalam RUU KUHP mengenal hukuman mati yang dicantumkan sebagai ancaman hukuman pidana. Komnas HAM sendiri menolak pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. 

Komnas HAM menolak hukuman mati. Termasuk menolak hukuman mati untuk kasus korupsi dan pelaku kejahatan narkotika. 

Komnas ‎HAM menaruh harapan besar kepada DPR dan pemerintah periode 2014-2019. Setelah kasus-kasus HAM tak banyak mendapat titik terang di kabinet lalu, diharapkan pada periode ini ada perkembangan yang signifikan.