Kemungkinan capres akan bertanding melawan kotak kosong dalam Pilpres 2009 bukan dikarenakan boikot. Melainkan karena aturan main yang kurang kondusif.

Manuver beberapa tokoh partai yang berkumpul di kediaman Megawati Jl Teuku Umar dinilai sebagai langkah tidak gentle. Jika memang mereka menemukan indiksai kecurangan dan memiliki bukti kuat, mereka diminta langsung membawa ke proses hukum.

Pasca pemilu legislatif muncul kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini perlu penyikapan serius dari pemerintah. Presiden SBY pun mesti bertindak.

Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.

Penilaian Pemilu 2009 sebagai yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia tidak tepat. Pemilu 2009 justru lebih demokratis dibandingkan tahun 2004.

DPT Pemilu Legislatif 2009 amburadul. Masyarakat yang seharusnya punya hak pilih tapi banyak yang tak terdaftar. Untuk mengantisipasi hal serupa tak terjadi di Pilpres 2009, petugas KPPS akan mendata door to door.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan penegak hukum memproses pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 hingga tuntas.

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus menjadi sorotan dalam Pemilu Legislatif 2009. KPU berdalih, masalah telatnya dana yang menjadi kendala utama.

Untuk Anda yang merantau kini tidak perlu repot pulang kampung untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2009. KPU akan menggunakan basis domisili untuk data pemilih.

Tak mau kisruh  Daftar Pemilih Tetap (DPT) terulang lagi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), PDIP akan mengawasi dengan ketat proses penetapan DPT oleh KPU.