KPK menilai putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang diputus hakim Sarpin Rizaldi adalah sebuah kecelakaan hukum. Efeknya pun sangat luas dan akan menimbulkan kegaduhan hukum. Oleh karena itu, KPK akan menempuh upaya hukum lain.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tak memenuhi penggilan KPK. Melalui pengacaranya, pria yang akrab disapa SDA ini beralasan tengan menunggu proses praperadilan. 

Kemenangan Komjen BG di praperadilan membuka masalah baru di dunia hukum. Kini para tersangka pidana baik korupsi atau lainnya ramai-ramai menggugat lembaga penegak hukum lewat praperadilan.

Isu reshuffle kabinet menguat pasca tak jadi dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Namun isu itu dibantah oleh Me‎nsesneg Pratikno.

Isu interpelasi bergulir di DPR menyusul tak jadi dilantiknya Komjen Budi Gunawan jadi kapolri. Anehnya, isu interpelasi ini dimulai oleh PDIP. Kini, senior PDIP TB Hasanudin meminta partainya melindungi Jokowi dari upaya interpelasi.

Usai putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, para koruptor yang menjadi tersangka pun seolah mendapat angin segar dan akan melakukan hal serupa. Salah satu tersangka korupsi yang mengajukan praperadilan kemudian adalah eks Menteri Agama Suryadharma Ali.

Isu reshuffle kabinet menguat pasca tak jadi dilantiknya Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Politikus senior PDIP TB Hasanudin menegaskan dorongan untuk reshuffle bukan datang dari partainya.

PDIP membantah ada deal politik tak jadi dilantiknya Komjen Budi ditukar kocok ulang kabinet. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut isu reshuffle malah datang dari relawan pendukung Jokowi.

Kabarnya ada deal politik untuk reshuffle kabinet terkait tak jadi dilantiknya Komjen Budi. Benarkah?

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!