Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin hari ini sedianya akan diperiksa oleh KPK. Namun sahabat Nazaruddin, Ruhut Sitompul memastikan Nazaruddin tak bakal hadir dalam pemeriksaan itu.

Ketua FPD DPR Jafar Hafsah meminta mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin pulang ke tanah air dan memenuhi panggilan KPK. Kalau Nazaruddin menolak pulang, KPK diminta menjemput paksa Nazaruddin dari Singapura.

KPK akan memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet di Kemenpora. Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka perkara ini, Mindo Rosa Manulang.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut perolehan suara Golkar diprediksi naik hingga 4 persen. Golkar mengaku tak ingin cepat merasa puas dengan prediksi survei tersebut.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet di Kemenpora.

Mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin mangkir dari panggilan pertama KPK terkait penyelidikan kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Menurut PD, Nazaruddin belum punya kewajiban hukum untuk hadir pada panggilan pertama KPK. Kenapa?

Dalam hasil survei yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Partai Demokrat (PD) mengalami penurunan suara sebanyak 5 persen sementara di sisi lain Partai Golkar mengalami kenaikan sebesar 4 persen.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut Golkar mendapat keuntungan perolehan suara atas kisruh kasus Nazaruddin yang dialami Demokrat. Bagaimana tanggapan PD atas hal ini?

Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi perolehan suara Partai Demokrat (PD) turun 5 persen akibat kasus Nazaruddin. Partai Demokrat menilai survei ini bisa membuat PD mawas diri.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut Golkar sebagai pihak yang paling diuntungkan dari adanya polemik kasus Nazaruddin yang menimpa Partai Demokrat. Bagaimana tanggapan Golkar terkait hal ini?