Banyak pihak menilai Pemilu 2009 kacau, bahkan dibilang sebagai terburuk sepanjang era reformasi. Kekacauan ini bila ditilik ke belakang berawal dari proses rekrutmen anggota KPU yang main-main.

KPU tidak perlu mengundurkan diri atau diganti karena dinilai gagal menyukseskan Pemilu Legislatif 2009. Sebagai playmaker pemilu, KPU cukup meminta maaf dan bekerja lebih keras untuk Pilpres 8 Juli.

Penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April menyisakan banyak persoalan menyangkut carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terjadinya berbagai kecurangan.

DPT menjadi salah satu masalah yang krusial di Pemilihan Legislatif. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pun berharap persoalan tersebut tidak terulang di Pilpres 2009.

Pusat Tabulasi Data KPU tiga hari lagi akan 'tutup warung'. Namun hingga kini perolehan suara sementara yang masuk cuma sekitar 10 jutaan dari 171 juta DPT yang berhak untuk nyontreng.

Dua TPS di Kabupaten Blitar yakni 18 dan 24, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum dijadwalkan menggelar pencontrengan ulang hari ini. Itu dilakukan setelah ditemukan 51 pemilih fiktif.

Ekonomi Indonesia sedikit lebih beruntung ketimbang negara tetangga di saat krisis global. Ketertinggalan Indonesia dalam mengintegrasikan ekonomi ke dunia internasional justru menjadi tanggul penahan dari krisis.

Pemilu tak pernah lepas dari sisi marketing. Para parpol-parpol dan capres-capres pun menerapkan marketing politik untuk meraih kemenangan. Bagaimana marketing politik para capres kita?

Kelambanan kinerja KPU akhirnya menuai kekisruhan DPT Pemilu 2009. Isu ini lalu dimanfaatkan sekelompok politikus untuk kepentingannya sendiri dengan dalih memperjuangkan hak pilih warga negara.

Ratusan pendukung 7 Caleg di Bangkalan, merusak fasilitas kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Merah. Selain merusak fasilitas berupa meja, kursi, warga juga membakar berkas DPT dan dokumen lainnya.