Sekjen Partai Demokrat mendesak Pansus Angket Century untuk mengusut tuntas anggota DPR yang dilaporkan PPATK menerima aliran dana Century. Kejaksaan dan Polri diminta untuk ikut serta membersihkan mafia ini dari DPR.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meralat pernyataannya soal belum menerima laporan PPATK tentang 22 transaksi mencurigakan terkait kasus Century. Kapolri mengakui telah menerima dan polri sudah menindaklanjutinya.

Markas Besar Polri tengah menyiapkan langkah untuk menindaklanjuti gelontoran duit ke duapuluh dua rekening yang dicurigai Pusat Pelaporan Administrasi dan Transaksi Keuangan (PPATK). Polri mengaku baru menerima laporan tersebut Selasa kemarin.

Pansus angket Century akan menelusuri perusahaan penyumbang capres yang menerima aliran dana Century. Pansus pun akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila membutuhkan data lengkap penyumbang capres.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima data soal 21 transaksi mencurigakan terkait kasus Bank Century. Data tersebut sudah lama disampaikan ke KPK.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri memastikan bila Polri sudah menerima data 22 transaksi mencurigakan dari PPATK. Polri bahkan sudah melakukan pengusutan berdasarkan data itu.

PPATK menjamin data 22 transaksi mencurigakan sudah diserahkan ke Polri. PPATK menyerahkan data itu tahun lalu, saat Kabareskrim Mabes Polri masih dijabat Susno Duadji.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi menyatakan tuduhan yang disangkakan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) tidak benar.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan bingung dan kaget dipanggil Pansus Hak Angket Century DPR. Padahal PLN tidak pernah menyimpan uangnya di Bank Century. Dahlan pun pamit pulang. Kok bisa?

PPATK menyatakan ada 22 transaksi keuangan mencurigakan terkait aliran dana Bailout Century yang memiliki indikasi pidana. Namun data tersebut belum sampai ke tangan Kapolri.