Gubernur DIY Sri Sultan HB X enggan berkomentar soal wacana referendum DIY. Sultan meminta agar semua pihak tidak memancing dirinya berhadapan dengan Presiden.

Usulan referendum mengemuka lantaran pembahasan RUUK DIY tidak rampung-rampung. Perdebatan panjangnya adalah terkait pemilihan atau penetapan gubernur. Bila referendum dilakukan, dikhawatirkan terjadi ketegangan politik.

PDIP menyambut baik terbentuknya panitia kerja oleh Komisi VI DPR terkait polemik seputar initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk.Panja bisa jadi pintu masuk untuk hak angket DPR.

PDIP kecewa karena fraksi lain di DPR tidak mengganti anggotanya di BK DPR. PDIP mengambil sikap keras, dua anggotanya di BK yakni M Prakosa dan Sri Rahayu dinonaktifkan.

Jangan sampai kalau ada faktor ketidaksukaan dengan pribadi Sultan HB X lalu mengobrak-abrik kultur Yogya. Itu kan tidak arif. Masyarakat Yogya bisa marah.

Fraksi PDI Perjuangan belum mau berkomentar terlalu jauh soal keputusan sejumlah fraksi yang tetap mempertahankan anggotanya di Badan Kehormatan DPR. FPDIP masih akan menunggu pengumuman resmi nama-nama yang diajukan setiap fraksi di rapat paripurna hari ini.

Fraksi PDI Perjuangan DPR sedang menggodok 3 nama kadernya untuk menggantikan posisi Gayus Lumbuun sebagai ketua Badan Kehormatan (BK).

Hubungan Partai Demokrat dengan PDIP sedang baik-baiknya. Namun, bukan berarti kursi kabinet SBY-Boediono terbuka bagi PDIP.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak presiden untuk segera mengganti menteri-menterinya yang bekerja tidak maksimal. PDIP menilai saat ini presiden tersandera oleh kepentingan Sekretariat Gabungan (Setgab).

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Siapa pun bisa menjadi menteri jika Presiden menghendaki.