Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri yang ditangani KPK seakan tumpang tindih dengan Polri. Tidak jauh dari masa penetapan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo jadi tersangka oleh KPK, Polri malah menetapkan 5 tersangka lainnya. Menurut anggota Kompolnas Adrianus Meliala, biar KPK saja yang menangani kasus ini. Polri harusnya merelakan dan bersikap kooperatif. Bila Anda setuju dengan Adrianus Meliala, pilih Pro!

Polri harus menyerahkan kasus dan semua berkas berikut tersangka perkara pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) ke KPK untuk diproses. Alasannya, KPK lebih dulu menyidik perkara ini dibanding Polri.

Polisi seakan berebut dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi alat simulator untuk ujian SIM. Polisi diminta untuk melepas kasus itu dan hanya mendukung KPK dari belakang.

Budi Susanto yang kini menjadi tersangka kasus pengadaan simulator SIM memiliki proyek-proyek lain di Mabes Polri. Budi juga menggandeng Sukotjo S Bambang dalam proyek pembuatan alat power pack mesin pencetak pelat nomor.

KPK memang akhirnya bisa mengangkut dokumen dari Korlantas Polri. Tapi, tidak bisa begitu saja diakses. Buktinya, walau sudah dibawa ke KPK, dokumen itu masih tetap ditunggui petugas polisi. Serius?

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika berharap KPK dan Polri bekerjasama menentukan pola penanganan perkara simulator SIM. Penanganan perkara ini tidak boleh tumpang tindih.

Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang, mengaku sering memberikan uang kepada sejumlah anggota polisi. Pemberian uang itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa.

Pelapor kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulation, Sukotjo S Bambang sempat beberapa kali bertemu Irjen Djoko Susilo. Sukotjo mengaku pernah diminta Djoko untuk mempercepat pembuatan alat uji lapangan bagi calon pengemudi SIM.

KPK memastikan akan memeriksa Irjen Djoko Susilo. Namun sebelum mencecar mantan Korlantas Mabes Polri itu, KPK akan terlebih dahulu fokus di pemeriksaan saksi.

Martin Hutabarat, mendorong KPK menelusuri dugaan keterlibatan Banggar DPR di kasus simulator SIM Korlantas Polri. Menurut dia, isu ini bisa kembali menyandera citra Banggar DPR.