Baru sepekan para cagub-cawagub DKI mendaftarkan diri ke KPUD, suasana politik sudah terasa kian memanas. Saling serang komentar muncul dari parpol pendukung pasangan masing-masing.

Janji demi janji disampaikan para bakal calon wali kota dan cawagub DKI Jakarta. Joko Widodo alias Jokowi misalnya berjanji kampanye tanpa mengotori kota dan tidak memakai dana gajah alias dana besar.

Jokowi dan Ahok mulai berhitung berapa biaya yang harus dibutuhkan mereka untuk menghadapi pilkada DKI Jakarta. Diperkirakan, dana yang dibutuhkan pasangan ini mencapai Rp 20 miliar.

Pilkada DKI Jakarta harus dijaga. Jangan sampai terkotori oleh dana kampanye haram. Pilkada DKI adalah cerminan politik nasional.

Pilkada DKI adalah ujian bagi kemajemukan dan keterbukaan serta strategi terukur dalam kampanye. Isu Suku, Agama dan Ras (SARA) dinilai tidak efektif untuk mempengaruhi publik.

Foke memang diunggulkan karena berstatus incumbent yang jelas menguasai jaringan birokrasi, tapi Jokowi sudah meraup citra positif saat memimpin Kota Solo.

Alex yang masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Jokowi, Wali Kota Solo disindir karena rela meninggalkan daerahnya demi bermigrasi ke Ibu Kota.

PKS tidak mau mengumbar sumber dana kampanye yang digunakan untuk memenangkan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini. Namun yang jelas PKS akan memaksimalkan dana dari internal kadernya.

Pasangan cagub Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus mengumpulkan dana. Dana yang terkumpul diharapkan cukup untuk persiapan kampanye pilkada DKI.

Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Alex-Nono terancam gagal ikut Pilkada jika Kemenkum HAM memutuskan suara PDS tidak sah. Sedangkan suara PDS lainnya terhadap pasangan Foke-Nahrowi tidak berdampak apa-apa terhadap putusan itu.