Yusril menyebut dirinya berkewajiban moral untuk mengingatkan bila terjadi polemik saat presiden dan wakil presiden terpilih.

Yusril Ihza Mahendra menyindir pihak yang menyebut Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan uji materinya terkait UU Pilpres karena ada Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK.

MK tidak menerima uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Namun Partai Gerindra mengaku siap untuk menembus ambang batas tersebut di 9 April 2014 mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. MK berpendapat penetapan PT merupakan hak pembuat UU atau DPR.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini menganggap putusan MK tidak benar. Bahkan menurut dia pascaputusan hari ini, MK layak dibubarkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Dengan demikian, ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) tetap 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Sore ini MK akan membacakan hasil judicial review terhadap UU Pilpres. Jika MK mengabulkan permohonan uji materi tentang presidential threshold (PT) tersebut, parpol-parpol peserta pemilu diyakini akan bergejolak.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan uji materi tentang UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pembacaan putusan atas uji materi itu akan digelar hari ini.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjamin para hakim konstitusi tidak akan campur tangan dalam kerja Dewan Etik. Sesuai aturan, Dewan memang bersifat independen.

Mahkamah Konstitusi sempat luntur wibawanya. Lembaga peradilan tertinggi ini pernah kehilangan kepercayaan publik pascapenangkapan Akil Mochtar oleh KPK.