Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI) mengaku fatwa haram rokok yang dicetuskan PP Muhammadiyah belum memberikan dampak secara penuh. Untuk itu, FORMASI memilih mengabaikan fatwa haram tersebut.

Kalangan Nahdlatul Ulama menyatakan hukum rokok itu cukup sampai makruh. Sikap ini berbeda dengan Muhammadiyah dan MUI.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menjadi berita setelah melansir fatwa haram rokok. Penggodokan fatwa itu bermula dari ide membuat Muktamar Muhammadiyah yang bertepatan dengan seabad Muhammadiyah pada Juli 2010, bebas dari asap rokok.

Sekjen PKS Anis Matta menegaskan bahwa PKS sepenuhnya sepakat dengan fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. PKS pun melarang kadernya merokok.

Pemprov Jatim menyayangkan fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Pasalnya, jika fatwa itu benar-benar diterapkan, perekonomian di Jawa Timur akan mengalami kemerosotan.

Industri rokok tak perlu khawatir jika fatwa haram rokok Majelis Tarjih menjadi keputusan resmi PP Muhammadiyah. Sebab, jika seluruh anggota Muhammadiyah nantinya patuh tidak merokok, tetap tidak akan berpengaruh signifikan pada produksi rokok.

Fatwa Muhammadiyah tentang pengharaman rokok dipastikan akan mempengaruhi penerimaan negara melalui cukai.

Fatwa haram rokok saat ini lebih ditujukan untuk internal Muhammadiyah dan baru dibahas untuk menjadi keputusan organisasi pada Munas Muhammadiyah 5 tahun lagi.

Lagi-lagi rokok menjadi perdebatan. 'Asap nikmat' ini terus menjadi kontroversi antara dihalalkan ataukah diharamkan di negeri yang banyak memiliki pabrik rokok ini.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin tidak mau menjawab polemik seputar fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh organisasi yang dia pimpin. Padahal di internal Muhammadiyah sendiri ada pro dan kotra atas fatwa tersebut.