Tarik-ulur persoalan pengupahan di Surakarta masih akan terus berlanjut. Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penangguhan pemberlakuan UMK (upah minimum kota/kabupaten) Tahun 2006, kini giliran pihak buruh mendesak segera diberlakukan.

Kalangan pengusaha kembali mewanti-wanti pekerjanya, bahwa mereka tidak akan sanggup menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih dari 15 persen.

Kadin meminta kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menaikkan UMP sesuai dengan kenaikan inflasi sebesar 15 persen.

Pemda harus memberikan insentif kepada industri yang melakukan relokasi ke wilayahnya, seperti menghilangkan perda yang merugikan iklim investasi.

HIPMI mengusulkan kenaikan UMP sebesar 10-15 persen, sesuai dengan angka inflasi. HIPMI menolak angka kenaikan UMP 15-20 persen.

Sejumlah industri akan mengalihkan tempat usahanya ke daerah yang UMP-nya rendah, jika pemerintah jadi menaikkan UMP pada awal tahun depan.

Rencana kenaikan harga elpiji membuat mayoritas rakyat berang. Ada yang curiga DPR akan memanfaatkan moment itu untuk meminta kenaikan gaji.

Buruh yang menuntut agar UMP naik sebesar Rp 904.138 per bulan terpaksa gigit jari. Gubernur Sutiyoso menolak merevisi penetapan UMP sebesar Rp 819.100 per bulan.

Seribuan buruh yang menuntut kenaikan UMP demo di depan Balaikota DKI. Mereka mengancam menduduki Balaikota jika tidak bisa berdialog dengan Gubernur Sutiyoso.

Seribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jabotabek melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka soal upah.