Presiden SBY mengaku tak rela melihat rakyatnya bekerja menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang alias TKI. Untuk itu dirinya bertekad memperluas lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Presiden SBY akan bentuk tim investigasi dan melakukan moratorium terhadap TKI di luar negeri. Keinginan ini atas masukan BPK saat menyerahkan audit terhadap ikhtisar pemeriksaan keuangan Semester II tahun 2011.

Presiden SBY hari ini bertemu dengan pimpinan BPK di Kantor Presiden. Dalam pertemuan ini BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara Semester II tahun 2010. Masalah TKI dan penyelenggaraan ibadah haji juga dibahas.

Dalam Time, 19 April 2010, diceritakan mengapa orang-orang Somalia menjadi bajak laut. Mereka melakukan hal demikian karena kemiskinan dan tidak ada pekerjaan.

MOU soal tenaga kerja sektor domestik atau penata laksana rumah tangga (pembantu) antara Indonesia dan Malaysia akan dilakukan pertengahan Mei 2011.

RI dan Filipina tercatat sebagai negara pengirim tenaga kerja utama di ASEAN. Negara penerima tenaga kerja utama di ASEAN adalah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Dua kelompok masyarakat mengajukan gugatan warga negara atas kelalaian negara karena membiarkan pembangunan gedung baru DPR. Gugatan yang belum diatur secara formal dalam sistem hukum Indonesia ini malah membuat dua keuntungan sekaligus bagi warga negara.

Pembangunan gedung baru DPR diperkirakan menghabiskan dana lebih dari Rp 1 triliun. Padahal di Teluk Aden, Somalia, 20 ABK Sinar Kudus hampir sebulan di tangan perompak karena uang tebusan tak kunjung dibayar.

Aktivis perempuan, anggota DPR, sekaligus artis Rieke Diah Pitaloka akhirnya kembali menerbitkan buku sajak ketiganya. Kali ini sang Oneng menyuguhkan puisi berdasarkan kesaksian langsung soal nasib perempuan di Indonesia.

Penjemputan TKI di Arab Saudi dengan kapal Pelni KM Labobar memakan biaya hingga Rp 2,45 miliar. Jumlah itu dengan perhitungan biaya Rp 8 juta/orang. Total TKI beserta anak-anaknya mencapai 2. 927 jiwa.