Hukuman mati setidaknya membuat para calon koruptor berpikir ratusan kali sebelum menilap uang negara

Pengamat politik Timur Tengah Prof Dr Azyumardi Azra berpendapat kerusuhan yang melanda Mesir dan beberapa negara dinilai akibat dari faktor internal negara tersebut. Ia tidak melihat adanya skenario AS dalam insiden itu.

Praktik jual beli suara masih ditemukan dalam pemilu kepala daerah (pemilu kada). Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari betapa mahalnya suara mereka, sehingga tidak bisa dibeli oleh para calon.

Tahun berganti tahun, namun permasalahan tetap sama di tahun sebelumnya. Belakangan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi dan terungkapnya beberapa kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain daftar kebohongan pemerintah dalam bidang hukum, pendidikan dan sosial.

Buku serial profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang lolos dari penilaian Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), beredar di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Pertanda dunia pendidikan sekarang sudah ditunggangi kepentingan politik.

Dengan memakai topeng bergambar wajah Kadisdik DKI Jakarta Taufik Yudhy, aktivis ICW dan KKAP melaporkan Taufik ke Polda Metro Jaya. Taufik diduga tidak terbuka terkait pengelolaan dana BOS dan BOP di 5 SMP Negeri.

Anggaran pengadaan tanah dalam APBD Pemprov DKI Jakarta yang mencapai Rp 1,2 triliun, rawan digunakan untuk menggusur rakyat miskin. Sebaliknya, biaya pelayanan warga miskin hanya Rp 571 juta. LBH Jakarta pun memprotes ketimpangan ini.

"Kalau diperiksa polisi kan jadi tahu yang salah Kepala Dinas atau Kepala Sekolah. Bisa saja memang Kepsek yang badel tidak buat SPJ Kadis yang sengaja menyembunyikan SPJ," kata Wagub DKI Jakarta, Prijanto.

ICW dan perwakilan siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Kedatangan ICW yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) ini untuk meminta SPJ aliran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Ibukota.

Kemendiknas menargetkan dapat menuntaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran pendidikan sebesar Rp 2,3 triliun pada Maret mendatang. Tim kerja dibentuk untuk menelusuri keberadaan dana tersebut sekaligus mengembalikannya kepada kas negara.