Bagi Menkum dan HAM Andi Mattalatta, baju khusus untuk koruptor tidak penting. Yang terpenting adalah menegakkan Undang-Undang tanpa pilih kasih.

Menkum HAM mengakui lambatnya pelayanan pembuatan paspor belakangan ini. Hal ini disebabkan adanya pergantian teknologi keamanan.

Sejumlah petinggi perusahaan batubara memprotes cekal yang dikenakan karena adanya piutang royalti batubara. Depkum HAM pun siap mengkoreksi nama-nama yang masuk dalam daftar cekal itu.

Konteks pencopoton 2 mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaluddin dari kabinet, berbeda dengan yang dihadapi Menhut MS Kaban dan Menneg PPN Paskah Suzetta.

Kuasa hukum Amrozi Cs berhak memohonkan uji materiil atas UU Hukuman Mati ke MK) Namun langkah itu tidak terkait proses hukum telah berjalan dan karenanya tidak menghalangi eksekusi mati terpidana kasus bom Bali I itu.

RI-Australia rawan penggelapan dan perdagangan manusia (human trafficking) melalui di perbatasan. Sistem cekal online dibuat untuk meminimalisir trafficking di antara kedua negara.

MS Kaban dan Paskah Suzetta yang tetap dipertahankan SBY, membuat Yusril Ihza Mahendra curhat. Ia dulu diam, kini buka suara juga soal pencopotan dari Mensesneg.

Dua menteri SBY, Paskah Suzetta dan MS Kaban baru akan kehilangan kursinya di kabinet jika sudah berstatus terdakwa. Presiden SBY pun dinilai salah menerapkan undang-undang (UU) terkait hal itu.

Keputusan presiden SBY terkait Kaban dan Paskah justru menjadi langkah mundur. Sebab, Yusril dan Hamid Awaludin sebelumnya dicopot dari jabatan Menkum & HAM tanpa menunggu proses hukum.

Presiden SBY meminta Paskah dan Kaban menjelaskan dugaan suap yang mereka terima semasa duduk di Komisi IX DPR. Meski jelas agendanya minta penjelasan, tapi wacana publik berharap lebih dari itu.