DPR mempersiapkan rapat gabungan dengan jajaran Menkopolhukam membahas ormas anarkis. DPR akan mendesak Pemerintah mempertegas sikap kepada Ormas yang anarkis.

Hawa panas sempat dilontarkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pemerintah memberikan remisi bahkan grasi diberikan kepada sejumlah koruptor. Namun kini, persoalan itu telah tuntas.

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung penuh penghapusan remisi untuk koruptor. Marzuki berharap ada kejelasan juga terkait status koruptor.

Menkum HAM Patrialis Akbar siap memberikan penjelasan kepada parlemen soal keputusan pemberian grasi kepada terpidana korupsi Syaukani HR. Dia bertanggung jawab atas semua kebijakan pengurangan masa hukuman terpidana.

Menkum HAM, Patrialis Akbar membantah jika terpidana korupsi, Aulia Pohan pernah berobat di RS Pondok Indah. Besan Presiden SBY itu justru berobat di RSCM.

Menkum HAM Patrialis Akbar menampik tudingan sebagian kalangan yang mengatakan terpidana korupsi Syaukani Hasan Rais hanya pura-pura sakit. Patrialis berjanji akan memproses kembali Syaukani jika ternyata tidak sakit.

Selain di Malaysia, ternyata ada juga TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Jumlah total TKI yang terlibat kasus pidana dan diancam hukuman mati sebanyak 12 orang.

Sebanyak 345 TKI kasus narkoba dan pembunuhan divonis mati di Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak meminta pengampunan kepada Malaysia.

Menjelang 1 tahun masa kerja kabinet Indonesia bersatu jilid II, janji Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja menterinya ditagih. SBY diminta mereshuffle para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan hanya mempermalukan SBY.

Meski dinyatakan stroke global, buta dan lumpuh, terpidana korupsi Syaukani HR masih mampu berkomunikasi. Meskipun kadang-kadang ia tak sadar apa yang diucapkannya.