Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman membeberkan panjang lebar mengenai penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan simulator SIM. Dia mengaku Polri lebih dulu menangani kasus ini. Polri juga bersikukuh tetap akan menangani kasus ini.

KPK memastikan sudah lebih dahulu menyelidiki kasus simulator SIM daripada Polri. Seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kasus itu diselidiki sejak Januari 2012. 

Anggota Komisi III DPR sekaligus Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa mendesak Polri menyerahkan penanganan proyek simulator SIM ke KPK. Ini dilakukan demi obyektivitas penyidikan.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menuturkan Polri harus menyerahkan penuntasan kasus simulator SIM ke KPK. Demi penuntasan kasus yang lebih objektif. 

Sebelum menggeledah Korlantas Polri pada 30 Juli 2012, pimpinan KPK ternyata terlebih dulu menemui Kapolri. Pimpinan KPK menyampaikan pihaknya akan melakukan penyidikan. Tapi, Kapolri meminta waktu 1-2 hari untuk merespons.

KPK memiliki alasan kuat untuk menangani kasus driving simulator. Salah satu alasan kuat yakni sesuai amanat UU KPK pasal 50 ayat 3. Lagipula, Polri mesti berpikir positif ketika kasus ditangani KPK. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek simulator SIM yang ditangani KPK dan Polri. Namun Presiden tidak mau mengintervensi kinerja KPK dan Polri.

Bareskrim Polri mengklaim telah lebih dulu menyelidiki kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas. Meski sudah ditangani oleh KPK, Bareskrim Polri tetap akan menyelidiki kasus tersebut.

Polri mengaku lebih dulu mengusut kasus simulator SIM dibanding KPK. Karena itu seperti disampaikan Kabareskrim Komjen Pol Sutarman, pihaknya juga berhak melakukan penanganan kasus itu. 

Polri didesak memberikan kasus penanganan simulator SIM ke KPK. Padahal sesuai UU KPK pasal 50, bila KPK sudah lebih dahulu menyidik suatu kasus, lembaga lain harus menyerahkannya ke KPK.