Kecurangan Pemilu Legislatif 2009 diduga berawal dari daftar potensi pemilih pemilu (DP4) yang ada di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Forum Parpil meminta Depdagri berani membuka DP4 ke publik untuk dijadikan pegangan revisi daftar pemilih tetap (DPT) pilpres.

Hasil Pemilu 2009 yang membuat kecewa beberapa pihak termasuk PKB dinilai sebagai konsekuensi dari sebuah pertarungan dalam dunia politik. Sambil memperbaiki kekurangan dan dugaan kecurangan, semua pihak harus legowo menerima hasil pemilu.

Sebanyak 21 partai memilih walk out dari Rapat Pleno  Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg. Mereka menuntut KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang semua TPS di Kota Bandung.

Forum Rektor Indonesia (FRI Pusat) menyesalkan terjadinya kisruh DPT. Namun, FRI menilai persolan ini tidak perlu mendelegitimasi hasil maupun proses pemilu yang sudah berjalan.

Polisi memang hanya mempunyai waktu 14 hari untuk menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu. Namun, karena sudah diberi wewenang oleh UU, polisi tetap harus menyidik setiap laporan yang masuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak parpol kerjasama menyusun DPT untuk pilpres. Langkah tersebut ditempuh untuk meminimalisir kesalahan DPT.

Presiden SBY diminta tidak lepas tangan, menyusul sorotan atas kinerja KPU pada Pemilu Legislatif yang lalu. SBY harus meminta KPU mengungkapkan Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4), yang diduga sebagai kunci persoalan awal kisruh DPT.

KPU membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kecurangan Pemilu Legislatif 2009. Siapa pun yang terlibat maka bersiaplah dipecat.

Ketum DPP PPP Suryadharma Ali mengakui jebloknya suara PPP pada Pemilu Legislatif 2009 akibat tidak optimalnya fungsionaris partai berkampanye. Suryadharma pun dengan lapang dada siap bertanggungjawab atas kesalahan itu.

KPU akan membuat TPS di semua tempat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua rakyat bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli nanti.