Kubu Golkar Agung Laksono mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR terkait pengesahan rotasi yang diajukan pihak Aburizal Bakrie (Ical). Ketua DPR Setya Novanto menangggapi santai terkait persoalan ini.

Kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie kembali adu serangan. Kini, dua kubu tersebut kembali panas akibat penerbitan SK perubahan penempatan anggota Fraksi Golkar yang diteken oleh Ketua DPR Setya Novanto yang juga merupakan kader Golkar.

Ketua DPR Setya Novanto diprotes Agung Laksono cs karena menerbitkan SK rotasi F-Golkar. Kubu Aburizal Bakrie pun membela Novanto dengan menyebut kader Golkar itu sudah bersikap netral.

Kubu Agung Laksono mewacanakan mosi tidak percaya ke Ketua DPR Setya Novanto atas penerbitan SK rotasi Fraksi Golkar. Loyalis Aburizal Bakrie pun menganggap Agung cs dilanda kepanikan luar biasa.

Selain menerbitkan SK tentang perubahan penempatan anggota di komisi-komisi, pimpinan DPR juga menerbitkan SK perubahan untuk badan-badan dan mahkamah di DPR. Di dalamnya, mengamini rotasi loyalis Agung Laksono, atas usul fraksi yang dipegang loyalis Aburizal.

Partai Golkar kubu Agung Laksono‎ di DPR terkena rotasi yang didorong oleh kubu Ical. Melengkapi rotasi itu, terbitlah SK yang dikeluarkan Ketua DPR Setya Novanto. Kini kubu Agung mewacanakan mosi tidak percaya ke Novanto.

Surat Keputusan (SK) soal rotasi Fraksi Partai Golkar yang diterbitkan Ketua DPR Setya Novanto mendapat reaksi keras dari Golkar kubu Agung Laksono. ‎Novanto menegaskan proses terbitnya SK itu sudah melalui proses yang absah.

Kubu Agung Laksono protes keras ke pimpinan DPR terkait pengesahan SK rotasi Fraksi Golkar yang diajukan kubu Ical. Mosi tak percaya pun rencananya akan digulirkan terhadap kelima pimpinan DPR.

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) merotasi anggota fraksi Golkar yang ada di DPR. Ada 33 orang anggota Fraksi Golkar yang kena rotasi ini.

Loyalis Agung Laksono di DPR protes keras ke pimpinan DPR terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) rotasi Fraksi Golkar yang diajukan kubu Ical. Kubu Agung bahkan menyebut pimpinan DPR seperti kartel.